METRO98.COM II DEPOK — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menunjukkan sikap terbuka dan humanis dalam menerima aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Bangsa Indonesia (GMPBI) pada aksi penyampaian pendapat, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan kondusif. Perwakilan Disdik Kota Depok, Raden Muchamad Zakkya Fauzan, SE., MMSI., selaku Kepala Bidang SD, hadir mewakili pimpinan dinas untuk menerima langsung tuntutan serta masukan dari mahasiswa terkait dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kota Depok tahun anggaran 2024–2025.
Dalam keterangannya, Zakkya Fauzan menyampaikan bahwa pimpinan Disdik berhalangan hadir karena agenda kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan. Meski demikian, pihaknya tetap memastikan aspirasi mahasiswa diterima secara terbuka sebagai bentuk penghormatan terhadap demokrasi dan fungsi kontrol sosial masyarakat.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan mitra sosial kontrol dari berbagai unsur masyarakat, termasuk mahasiswa, LSM, dan jurnalis, agar ke depan tata kelola pemerintahan semakin baik,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan pengadaan yang menjadi sorotan saat ini telah melalui proses audit dan tindak lanjut oleh lembaga berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, hasil evaluasi dan rekomendasi telah menjadi bahan pembelajaran penting bagi Dinas Pendidikan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke depan lebih tertib, transparan, dan sesuai regulasi.
Zakkya menegaskan, pihak Disdik saat ini terus melakukan pembenahan internal serta penguatan pengawasan terhadap seluruh mekanisme pengadaan. Ia juga membuka ruang bagi aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran hukum.
“Kalau memang ada bukti dan proses hukum berjalan, tentu kita hormati. Pemerintah Kota Depok pada prinsipnya mendukung upaya pencegahan agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.
Sementara itu, pihak mahasiswa dalam dialog menyampaikan harapan agar temuan-temuan yang menjadi perhatian publik dapat dijadikan momentum evaluasi menyeluruh di tubuh birokrasi Dinas Pendidikan. Mereka juga meminta adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan.
Meski berlangsung dengan penyampaian kritik yang cukup tegas, dialog antara mahasiswa dan pihak Disdik tetap berjalan tertib serta saling menghormati. Pertemuan tersebut menjadi gambaran bahwa ruang demokrasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat masih terjaga dengan baik di Kota Depok.
Dengan adanya dialog terbuka ini, diharapkan terbangun sinergi positif antara pemerintah, mahasiswa, media, dan masyarakat dalam mengawal tata kelola pendidikan yang lebih transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.
