METRO98.COM II Kabupaten Bekasi-Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, system Pemerintahan berbasis data Desa Presisi hadir sebagai solusi inovatif.
Prof. Dr Sofyan Sjaf yang menjabat sebagai Dekan IPB University seusai rapat bersama fraksi PDI-Perjuangan menjelaskan, system Pemerintahan berbasis data Desa Presisi bertujuan untuk menyediakan data yang akurat, guna memastikan target pembangunan tepat sasaran dengan data yang terperinci.
“pemerintah Kabupaten Bekasi dapat lebih efisien dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan, seperti pembangunan rumah layak huni, distribusi bantuan kesehatan dan distribusi Sosial serta program lainnya,”katanya kepada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi (21/02).
Program Data Desa Presisi tersebut juga dapat mendeteksi jumlah warga dan titik kordinat rumah tinggal, serta bentuk bangunan rumah warga sekitar.
Dekan IPB University ini menambahkan, bahwa Pengumpulan data dalam program Desa Presisi dilakukan melalui metode sensus. Berbeda dengan sensus konvensional yang biasanya dilakukan oleh pihak luar, Desa Presisi melibatkan pemuda-pemudi desa sebagai pelaku utama.
“kita akan melibatkan Pemuda-Pemudi Desa sebagai Pelaku Utama dan mereka akan dilatih dan diperkuat kapasitasnya melalui capacity building agar mampu melakukan pengumpulan data secara mandiri,”harapnya.
Lebih Lanjut dirinya menjelaskan bahwa Pemuda-pemudi desa, dipilih karena mereka memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, data yang dikumpulkan diharapkan lebih akurat dan relevan dengan kondisi real di lapangan.
Namun begitu Untuk memastikan keamanan dan keabsahan data, Desa Presisi berencana memanfaatkan teknologi blockchain, Sistem tersebut akan memungkinkan data yang dikumpulkan oleh pemuda desa dapat diverifikasi secara transparan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten.
“Kita hanya men-transfer nanti. jadi bagaimana sistem blockchain itu bisa bermanfaat dan terverifikasi pada level di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dengan sistem blockchain, data yang telah dikumpulkan akan sulit dimanipulasi dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang secara transparan. hal tersebut akan memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan terpercaya” tambahnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa system Desa Presisi juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai wali data. Kominfo akan bertanggung jawab dalam mengelola dan memastikan keamanan data yang telah dikumpulkan.
“Jadi nanti bagaimana mereka bisa mengambil data yang sudah dilakukan oleh orang desa, ya kita hanya men-transfer nanti, dan di kumpulkan melalui Dinas Informatika (Diskominfo)” ujarnya.
tambahnya, Program tersebut menempatkan desa sebagai sumber utama pengumpulan data, sementara kabupaten bertugas sebagai pengambil keputusan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. namunn Pemerintah pusat akan memantau dan mengevaluasi data tersebut untuk memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Sebenarnya intinya kita berharap sumber collecting-nya itu adalah kewenangan di desa. Kabupaten decision making (mengambil keputusan). Kemudian pemerintahan nanti adalah solusi dari data yang ada,” jelasnya.
Dirinya berharap bahwa Desa Presisi diharapkan dapat menjadi model pembangunan berbasis data yang akurat, transparan, dan tepat sasaran, sehingga tujuan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud secara optimal.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Pdi-Perjuangan Kabupaten Bekasi, Nyumarno menjelaskan bahwa Fraksi Pdi Perjuangan mengundang dekan IPB Prof. Dr Sofyan Sjaf tersebut dalam agenda rapat Fraksi PDI-Perjuangan selaku Penggagas data desa presisi untuk memperkuat dalam Konteks menginisiasi lahirnya peraturan daerah tentang system pemerintahan berbasis data Desa Presisi
“dalam teknisnya,disitu nanti akan ada muncul big data, data itu bukan hanya data kependudukan saja, data Pendidikan, data sosial sampai rumah tidak layak huni, bahkan sebagai contoh orang rumah yang memakai handpone Samsung , Iphone atau sejenis lainya itu akan terdata dan terakses,”ucapnya.
Nyumarno menjelaskan data yang sedang di gagas tersebut sifatnya lahir dari bawah, yang nanti akan di rampung oleh pemerintah Kabupaten Bekasi yang melibatkan pemuda-pemudi Desa untuk mendata langsung ke setiap rumah-rumah.
“jadi Namanya Neomorator yang akan di bekali aplikasi, dan ini tidak bisa mengambil data Kartu Kelaurga (KK) dirumah itu dan di isi di tempat lain itu tidak bisa, harus di isi di tempat itu, jadi potretnya kami bukan satelit tapi Citra Drone, kalau satelit saja sudah jago, nah ini citra drone lebih di atas satelit, potret tentang data yang di pakai oleh pemerintah Kabupaten Bekasi itu adalah system Pemerintahan berbasis data Desa Presisi. ”ungkapnya.
Disinggung dengan kesiapan sistem, Nyumarno menambahkan bahwa tahapan sampai saat ini sudah melakukan komunikasi dengan berbagai dinas yang terkait dan para pimpinan di DPRD Kabupaten Bekasi.
“Kita sudah rapat berkali-kali, dengan Bappeda, karena perencanaan ngambil disitu, dan hari ini kita dengan Diskominfo dan termasuk dari kepala Bagian (kabag) Persidangan , karena arahannya adalah percepatan Naskah Akademik dan draf Raperda itu sendiri, melalui anggota kami Jiovanno yang juga anggota Komisi I, yang nanti sedang kita sepakati bahwa ini menjadi usulan Komisi I,nah mudah-mudahan harapan kami, Naskah Akademik itu selama bulan puasa ini sudah bisa selesai, mudah-mudahan masa sidang Maret, setelah lebaran mudah-mudahan sudah bisa terbahas, Karena yang waiting list antri yang Raperda sudah siap saat ini, LP2B, kemudian yang kaitan dengan Damkar, sama ya Ini mudah-mudahan dipercepat,”tutupnya.
