METRO98.COM II DEPOK-Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menegaskan bahwa pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Depok harus dimaknai sebagai momentum strategis untuk memperkuat kemitraan antara Pemerintah Kota Depok dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat.
“Rapat paripurna ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang strategis untuk membentuk arah kebijakan Kota Depok ke depan,” ujar Chandra dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, pada Jumat (02/12/26).
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, serta tokoh agama. Dalam sambutannya, Chandra menyampaikan apresiasi atas kerja konstitusional DPRD Kota Depok sepanjang masa sidang sebelumnya.
“Atas nama Pemerintah Kota Depok, kami menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dedikasi serta kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama masa sidang tahun sebelumnya,” katanya.
Chandra menilai dinamika pembahasan, pengawasan, dan proses legislasi yang telah dilalui bersama menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Berbagai dinamika pada masa sidang sebelumnya merupakan pembelajaran berharga untuk memperkuat kualitas kebijakan daerah dan menyesuaikan diri dengan arah kebijakan nasional,” ucapnya.
Memasuki masa sidang pertama tahun 2026, Chandra menegaskan komitmen Pemerintah Kota Depok untuk melanjutkan kemitraan strategis dengan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara akuntabel.
“Pemerintah Kota Depok memandang DPRD sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kolaborasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar setiap kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Chandra.
Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga merespons pandangan Ketua Komisi D DPRD Kota Depok terkait Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia memastikan aspirasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pada kesempatan itu, ia turut menanggapi pandangan Komisi D DPRD Kota Depok terkait isu Universal Health Coverage (UHC). Aspirasi tersebut, kata Chandra, akan ditampung dan dibahas secara komprehensif bersama jajaran pemerintah daerah.
“Aspirasi yang disampaikan teman-teman DPRD kami tampung dan akan kami jadikan bahan kajian yang komprehensif. Ini akan kami bahas bersama Sekretaris Daerah dan perangkat daerah terkait,” ujarnya.
Lebih lanjut, Chandra menambahkan, komunikasi yang konstruktif dan kerja bersama yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mengawal pembangunan Kota Depok agar terus bergerak maju dan berkelanjutan.
“Melalui kerja bersama, kita optimistis dapat mengawal pembangunan Kota Depok agar terus bergerak maju, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi daerah menuju Indonesia Emas 2045,” kata Chandra.
Menutup sambutannya, Chandra mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan masa sidang pertama 2026 sebagai titik awal penguatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas kebijakan daerah.
“Mari kita jadikan masa sidang ini sebagai awal penguatan pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan, serta pemeliharaan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata dan tanggung jawab bersama,” tutupnya.
